Pertemuan ke – 10 Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

Nama              : Ani Puji Lestari

Kelas               : 1EB07

Npm                : 20211909

Fak / Jurusan   : Ekonomi / Akuntansi

1.      Perdagangan Antar Negara

Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

1)   Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari negara yang memproduksinya. Sebagai contoh, meskipun negara Arab adalah negara yang kaya, namun tidak dapat menghasilkan karet untuk bahan baku ban mobil, sepatu, atau sandal. Tentunya memenuhi kebutuhan bahan baku karet tersebut harus membelinya dari negara-negara yang menghasilkannya (negara adia misalnya).

2)   Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar diluar negeri. Untuk itulah suatu negara membutuhkan negara lain untuk perluasan pasar bagi produknya.

3)      Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi. Dengan membeli produk asing suatu negara dapat mempelajari bagaimana produk tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang dapat melakukan produksi untuk barang yang sama.

4)  Perdagangan antar negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.

5) Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.

2.      Hambatan Perdagangan Antar Negara

Meskipun setiap negara menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan, namun seringkali negara-negara tersebut membuat suatu kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.

Namun demikian, dengan mulai dicetuskannya era perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan yang selama ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan.

3.      Neraca Pembayaran Luar Negeri indonesia

Seperti halnya bentuk neraca keuangan lazimnya, maka neraca pembayaran luar negeri Indonesia juga merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang akibatnya oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. Dengan demikian dalam neraca ini juga terdapat pos yang merupakan arus dana masuk (umumnya ditandai dengan +) dan ada pos yang merupakan arus dana keluar (ditandai dengan -).

Namun demikian, secara singkat pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berikut :

a.  Neraca perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan Impor barang, baik migas maupun non-migas.

b.      Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.

c.     Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos arus kas masuknya (ekspor) maka nilai neraca berjalan ini akan surplus, begitu pulas sebaliknya.

d. Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih (selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

e.       Selisih yang belum diperhitungkan.

f.       Neraca lalu lintas moneter, yang merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

4.      Peran Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (Rupiah misalnya) yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh Rupiah dan Dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit Dollar dalam kurun waktu tertentu.

Sulit untuk mendapatkan informasi kapan pertama kali dan dengan nilai berapa Dollar dihargai dengan mata uang Rupiah. Lepas dari semua itu, perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya secara prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang akan dipertukarkan, yang sebenarnya identik dengan kekuatan permintaan dan penawaran akan komoditi yang diperdagangkan.

Resensi :

Ø  Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Pertemuan ke – 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Nama              : Ani Puji Lestari

Kelas               : 1EB07

Npm                : 20211909

Fak / Jurusan   : Ekonomi / Akuntansi

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

Tujuan APBN adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang defisit.

1.      Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Seperti namanya, maka secara garis besar APBN dari pos-pos seperti dibawah ini :

o   Dari sisi penerimaan, terdiri atas pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

o   Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Adapun resiko jika kekurangan dana ditutupi dengan pinjaman luar negeri adalah adanya kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya, hal ini akan semakin ringan jika sifat pinjamannya adalah lunak dan jangka waktunya cukup panjang. Namun perlu diingat bahwa besarnya oinjaman tersebut dalam mata uang kita sangat dipengaruhi oleh konjungtor perekonomian dunia (kurs mata uang dolar terutama).

Langkah pemerintah untuk memperbaiki keadaan anggaran pembangunan tersebut antara lain dengan menerapkan prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti pemerintah berusaha bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu disesuaikan dengan penerimaannya. Sedangkan dinamis diartikan bahwa akan selalu diusahakan adanya peningkatan yang terus menerus terhadap penerimaan negara sesuai dengan peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia.

Langkah lainnya adalah dengan selalu bertumpu pada TRILOGI PEMBANGUNAN dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

2.      Proses Penyusunan Anggaran

Tahap penyusunan APBN dilakukan dengan menggunakan sistem Akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghassilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBN oleh eksekutif, baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada DPR. Informasi ini bersifat terbuka, dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol alokasi keuangan negara dan mengecek kesesuaian alokasi dengan rencana, tujuan, dan sasaran.

3.      Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

a.       Penerimaan dalam negeri,

b.      Penerimaan pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan tunjangan yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

4.      Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar, pengeluaran negara dikelompokkan menjadi dua yakni :

a.       Pengeluaran rutin, dan

b.      Pengeluaran pembangunan.

a)      Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana secara rutin, diantaranya :

1)      Pengeluaran untuk belanja pegawai

2)      Pengeluaran untuk belanja barang

3)      Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

4)      Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

b)      Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

1)    Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.

2)      Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II).

3)      Pengeluaran Pembangunan lainnya.

5.      Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

1.      Penerimaan dalam negeri dari MIGAS

Faktor-faktor yang mempertimbangkan adalah :

a.       Produksi minyak rata-rata per hari

b.      Harga rata-rata ekspor minyak mentah

2.      Penerimaan dalam negeri di luar MIGRAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

a.       Pajak penghasilan

b.      Pajak pertmabhan nilai

c.       Bea masuk

d.      Cukai

e.       Pajak ekspor

f.       Pajak bumi dan bangunan

g.      Bea materai

h.      Pajak lainnya

i.        Penerimaan bukan pajak

j.        Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3.      Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

Resensi :

Ø  Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Pertemuan ke – 5 & 6 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Nama              : Ani Puji Lestari

Kelas               : 1EB07

Npm                : 20211909

Fak / Jurusan   : Ekonomi / Akuntansi

1.      Struktur produksi

Proses produksi antara beberapa pekerjaan sampai menjadi produk akhir atau produk jadi yang ditunjukkan dengan skema. Struktur produksi nasional bisa dilihat di lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

1)  Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang berubah dari konsumsi barang pertanian menuju konsumsi barang-barang industri.

2)      Perubahan teknologi yang terus-menerus.

3)      Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

2.      Pendapatan Nasional

a.      Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

b.      Cara Perhitungan Pendapatan Nasional Dengan Pendekatan Nasional (GDP)

Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara selama satu tahun. Contoh, untuk memproduksi kemeja harus diproduksi lebih dahulu kain, benang, dan kapas. Kemeja dibuat dari kain, kain dibuat dari benang, dan benang dibuat dari kapas. Jika akan menjumlahkan nilai akhir (harga dikalikan dengan volume yang diproduksi) dari kemeja, kain, benang, dan kapas, maka akan timbul apa yang dinamakan perhitungan ganda (double counting). Hal ini terjadi karena, dalam nilai akhir kemeja sudah terkandung nilai akhir benang, dan dalam nilai benang terdapat nilai akhir dari kapas. Begitu seterusnya. Sehingga, untuk memperoleh total produk yang dihasilkan suatu negara, harus digunakan nilai tambah (value added). Secara sistematis, pendekatan produksi dapat ditulis dengan :

n

NI = å VAi

I=1

Dimana :

NI : national income (pendapatan nasional)

VA : value added (nilai tambah)

n   : jumlah sektor dalam perekonomian

Contoh perhitungan nilai tambah :

Jenis Barang	Harga	Nilai Tambah
Kapas	Rp.   5.000.000	Rp.   5.000.000
Benang	Rp.   7.500.000	Rp.   2.500.000
Kain	Rp. 12.500.000	Rp.   5.000.000
Kemeja	Rp. 20.000.000	Rp.   7.500.000
	Rp  45.000.000	Rp. 20.000.000

Menurut tabel, sumbangan empat jenis barang tersebut bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah, yakni Rp. 20.000.000 dan bukan Rp. 45.000.000.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi sangat terkait dengan dua konsep produksi nasional, yaitu Gross Dosmetic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP). Perbedaan keduanya terletak pada sudut pandang pihak yang melakukan produksi.

GDP dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada GNP. Jika GDP suatu negara lebih besar dari GNP-nya, maka penanaman modal asing (PMA atau investasi asing) di negara itu lebih besar daripada penanaman modal negara itu di luar negeri. Kondisi ini terjadi pada negara-negara yang sudah berkembang. Selisih GDP dengan GNP disebut Net Factor Payment atau Net-Factor Income to Abroad. Net Factor payment ini adalah jumlah neto dari pendapatan orang asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara sendiri di luar negeri. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa GNP adalah GDP dikurangi Net Factor Payment.

c.       Cara Penghitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun. Pengeluaran yang dijumlahkan itu terdiri atas :

1)   Pengeluaran konsumsi perorangan dari rumah tangga (personal consumption expenditure), berupa pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini.

2)   Investasi domestik bruto, berupa : bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama, dan persediaan barang-barang oleh perusahaan. Termasuk pula di dalamnya adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti membangun jembatan jalan, dan jaringan irigasi. Dalam konteks Indonesia, investasi ini sering disebut dengan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.

3)    Pengeluaran konsumsi pemerintah (government expenditure) yang terlihat dalam pengeluaran rutin pemerintah, seperti membayar gaji pegawai negeri dan membeli peralatan kantor.

4)    Ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dengan impor. Ekspor merupakan sejumlah barang dan jasa dalam negeri yang dibeli oleh pihak luar negeri sehingga menambah pendapatan nasional. Sementara Impor merupakan sejumlah barang dan jasa luar negeri yang dibeli oleh pihak dalam negeri. Pada perhitungan pendapatan nasional, impor merupakan faktor pengurang penghitungan. Karena, produksi barang impor dilakukan di Luar negeri sehingga tidak masuk dalam Pendapatan Nasional.

Secara sistematis, penghitungan pendekatan pengeluaran dapat ditulis sebagai berikut:

NI = C + I + G + ( X-M )

Dimana :

NI  : National Income (Pendapatan Nasional)

C    : Consumption (Konsumsi Rumah Tangga)

I     : Investment (Investasi)

G   : Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah)

X   : Export

M   : Import

d.      Cara Penghitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga, dan wiraswasta (entrepreneur) yang digunakan dalam proses produksi diberikan balas jasa berupa sewa, bunga, upah atau gaji, dan laba. Karena faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali pada masyarakat sebagai pendapatan nasional.

Pendapatan Nasional dengan pendekatan pendapatan dapat ditulis secara sistematis sebagai berikut :

NI = w + i + r + p

Dimana :

NI  : National Income (Pendapatan Nasional)

w   : Wage (Upah)

i     : Interest ( Bunga)

r     : Rent  (Sewa)

p    : Profit (Laba)

Pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pendapatan dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI). Jika GNI dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal disebut Net National Income (NNI).

e.       Pendapatan Nasional yang Siap Dibelanjakan ( Y disposible)

Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable Income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya seperti, Pajak Pendapatan.

f.        Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan Per Kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Konsep pendapatan nasional yang bisa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Dosmetik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian pendapatan per kapita dari suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

1)    PDB per kapita  =  PDB tahun t

     Jumlah penduduk pada tahun t

2)    PNB per kapita  =  PNB tahun t

Jumlah penduduk pada tahun t

Contoh :

Negara x pada tahun 1 memilik produk domestik bruto sebesar US $100.000.000 dan jumlah penduduk sebanyak 2.500.000 jiwa. Berapa pendapatan per kapita negara x pada tahun t ?

Jawab :

PNB perkapita negara x pada tahun t adalah :

US $100.000.000,00 = US $40,00

2.500.000

3.      Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan

Telah dikemukakan bahwa tingkat kemakmuran suatu bangsa berhubungan erat dengan pendapatan per kapita dari negara yang bersangkutan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin makmur suatu bangsa. Namun, tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat telah menikmati kemakmuran. Misalnya, dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kita tetap tidak mengetahui apakah keadaan sebagian besar warga miskin telah membaik atau tidak. Pendapatan per kapita hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk suatu negara.

Struktur distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.

Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu negara adalah masalah kemiskinan. Untuk itulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogi Pembangunan yang didalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar (+/- dari 100 orang Indonesia, 11-12 orang diantaranya masih miskin), namun upaya untuk membantu mereka terus diupayakan. Beberapa diantaranya adalah dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Resensi :

Ø  Ritonga, T, M, dkk. 2007. “Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X”. Jakarta:PHIBETA.

Ø  Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta