My Blog
Senin, 07 Mei 2012
Sabtu, 05 Mei 2012
Pertemuan ke – 14 Investasi dan Penanaman Modal
Nama
: Ani Puji Lestari
Kelas
: 1EB07
Npm
: 20211909
Fak / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
1.
Investasi
Investasi yang
lazim juga disebut dengan istilah “Penanaman Modal atau Pembentukan Modal”
merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran Agregat. Pada
umumnya, yang digolongkan sebagai investasi adalah :
a.
Pembelian
berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya
untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
b.
Pembelanjaan
untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan
lainnya.
c.
Pertambahan
nilai stock barang-barang yang masih belum terjual, bahan mentah dan barang
yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan
nasional.
2.
Penanaman Modal dalam Negeri
Pada awalnya investasi melalui penanaman modal dalam
negeri di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No.6 tahun 1968, dengan
memberi persetujuan kepada berbagai macam proyek yang tersebar di berbagai
sektor di wilayah Indonesia. Dari pelita-ke pelita berikutnya, komposisi
penanaman modal dalam negeri telah mengalami pergeseran prioritas. jika pada
pelita I dan II, industri kecil masih mendominasi, maka pada pelita-pelita berikutnya
investasi dari penanaman modal ini mulai diarahkan pada usaha untuk :
1) Memperkokoh struktur industri
dalam negeri secara umum, dengan memprerioritaskan industri yang mampu mengolah
bahan baku, modal serta penunjang.
2) Proritas juga diptuukan kepada industri
agar mampu menciptakan mesin produksi sendiri.
3) Diarahkan pada proses penyerapan
tenaga kerja sebanyak-banyaknya
4) Dapat menyebar ke luar wilayah
pulau jawa, agar pembangunan dapat lebih meraa di selurub wilayah Indonesia.
Mengapa pulau jawa masih menjadi konsentrasi penanaman
modal ?
karena, investor lebih berorientasi pada pasar dan pulau
jawa relatif lebih memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap
dibanding wilayah lainnya
3.
Penanaman Modal Asing
Secara makro proses kemajuan ekonomi suatu negara akan
semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan
investasi yang akan dilakukan. jika yang terjadi adalah tabungan masyarakat
lebih sedikit, maka diperlukan peran sektor swasta luar negeri/ asing untuk
menutupi kekurangan tersebut.
Untuk menjelaskan hal ini, dapat menggunakan model
pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dengan mengatakan bahwa
:
g = s / k atau s = g x k
Keterangan :
g : laju
pertumbuhan pendapatan nasional
s : tingkat
tabungan masyarakat
k : tingkat
pertumbuhan capital output rasio
Ada beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang
masuknya PMA, diantaranya :
1) Sangat jarang perusahaan
multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya di
negara-negara berkembang.
2) Perusahaan multinasional dapat
menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa negara.
3) Perusahaan multinasional turut
menyetor pajak kepada negara, namun mereka juga dapat keringanan pajak dari
pemerintah serta perlindungan-perlindungan lainnya
4) Tidak jarang tujuan transfer
teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar.
Sedangkan pendapat yang bersifat non-ekonomis :
a.
Perusahaan multinasional sering memiliki
kedudukan sebagai perusahaan monopolis.
b.
Perusahaan mmultinasinal tidak jarang hanya
memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu saja.
c.
Perusahaan multinasional dapat memprtajam
kesenjangan sosial.
d.
Perusahaan multinasional dapat menggunakan
kekuataan ekonomi unuk menekan pemerintah.
e.
Perusahaan multinsional dapat menekan pajak
lokal dengan “transfer pricing”.
Resensi
:
Ø Ritonga,
T, M, dkk. 2007. “Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X”. Jakarta:PHIBETA.
Ø Aries
Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma,
Jakarta
Pertemuan ke – 13 Masalah Pokok Perekonomian Indonesia
Nama
: Ani Puji Lestari
Kelas
: 1EB07
Npm
: 20211909
Fak / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
- Pengangguran
·
Definisi
Pengangguran
Pengangguran
sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara
tidak optimal.
Pengertian
pengangguran sendiri adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (umur 15
sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang
yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa
sekolan SMP, SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang karena
sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
Berdasarkan
pengertian tersebut, maka pengangguran dapatdibedakan menjadi tiga macam :
1) Pengangguran
Terbuka (Open Unemployment)
Pengangguran
terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan.
Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal
telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas
mencari pekerjaan atau malas bekerja.
2) Pengangguran
Terselubung (Disguessed Unemployment)
Pengangguran
terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga
kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut
sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.
Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak
sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.
·
Ciri-ciri Pengangguran
di Indonesia
Beberapa
hal yang menyebabkan pengangguran antara lain :
a) Penduduk
yang relatif banyak
Pertambahan
penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya mempengaruhi mata pencaharian
yang semakin sulit, sehingga banyak pengangguran yang harus bersaing untuk
mendapatkan pekerjaan.
b) Pendidikan
dan keterampilan yang rendah
Dengan
adanya pendidikan dan keterampilan dapat mempengaruhi pekerjaan yang akan
diperoleh. Tetapi, jika seseorang tidak memiliki hal tersebut hanya dapat
mempersulit suatu pekerjaan yang akan diperoleh.
c) Angkatan
kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja
Seseorang
yang ingin mendapatkan pekerjaan tidak jauh dari peran serta perusahaan dalam
mencari seorang calon karyawan yang memenuhi kriteria dari persyaratan yang
telah ditentukan.
d) Teknologi yang
semakin modern
Perusahaan
biasanya akan mencari calon karyawan yang dapat mengikuti perkembangan
teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dan apabila seseorang tidak
mampu untuk menguasai teknologi tersebut, maka sulitlah untuk seorang
pengangguran mendapatkan pekerjaan.
e) Pengusaha
yang selalu mengejar keuntungan dengan cara
melakukan penghematan-penghematan.
Hal
ini terjadi saat perusahaan tidak ingin mengalami kebangkrutan, sehingga dia
melakukan penghematan tanpa memikirkan berapa banyak karyawannya yang akan
menjadi pengangguran akibat hal tersebut.
f) Penerapan rasionalisasi
Suatu
perusahaan biasanya mencari seorang karyawan yang dapat menerapkan sikap yang
bertanggung jawab dan berfikiran logis dalam kesehariannya bekerja.
g) Adanya
lapangan kerja musiman
Setiap
tahunnya lapangan pekerjaan selalu dipenuhi oleh ribuan pengangguran yang ingin
bekerja. Tapi dari ribuan orang tersebut hanya sedikitnya yang dipilih oleh
suatu perusahaan.
h) Ketidakstabilan
perekonomian, politik dan keamanan suatu negara.
Ketidakstabilan
perekonomian atau dalam pemenuhan kebetuhan akan mempengaruhi banyaknya
pengangguran yang sulit untuk menyesuaikan kebutuhannya setiap hari.
- Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah
suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu)
berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain :
1) Konsumsi
masyarakat yang meningkat,
2) Berlebihnya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi,
3) Sampai
termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.
Dengan
kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi
adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.
Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi.
Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi
jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.
Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan
persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai
penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi,
dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Ø Hubungan
Inflasi dengan pengangguran
Dapat
disebabkan oleh dua hal, yaitu :
1. Tarikan
permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar)
Inflasi
tarikan permintaan (Ingg: demand
pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana
biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi
permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya
volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap
barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut.
Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan
harga faktor produksi meningkat.
Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu
perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana
biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang
berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor
selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran
jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi
yang terjadi di sektor industri keuangan.
2. Kedua
adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi
(product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi
Inflasi
desakan biaya (Ingg: cost
push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk
adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan
yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini
atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat
memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau
juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk
tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi
sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan
bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan),
dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran.
Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini
faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Meningkatnya
biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :
a. Kenaikan
harga, misalnya bahan baku, dan
b. Kenaikan
upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta
menaikkan harga barang-barang.
Referensi :
Ø Ritonga,
T, M, dkk. 2007. “Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X”. Jakarta:PHIBETA.
Pertemuan ke – 11 & 12 Kebijaksanaan Pemerintah
Nama
: Ani Puji Lestari
Kelas
: 1EB07
Npm
: 20211909
Fak / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
1. Kebijaksanaan Selama :
a. Periode 1966 – 1969
Kebijaksanaan
pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan
pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama,
terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan
kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang
masih sangat tinggi. Kebijaksanaan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/-
650% menjadi hanya +/- 10 saja, suatu ekonomi yang tidak kecil.
b. Periode Pelita I
Kebijaksanaan pada
periode Pelita pertama ini dimulai dengan :
1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970,
mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor.
2) Peraturan Agustus 1971, mengenai
devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dollar dengan sasaran pokoknya adalah :
1. Kestabilan harga bahan pokok
2. Peningkatan nilai ekspor
3. Kelancaran impor
4. Penyebaran barang di dalam negeri
c. Periode Pelita II
Periode ini diisi
dengan kebijaksanaan menganai :
Perkreditan untuk
mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan
pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
1) Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara
penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya asing komoditi ekspor di pasar
dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam
negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini
diantaranya adalah :
1. Naiknya cadangan devisa dari $ 1.8
Milyar menjadi $ 2,58 Milyar
2. Naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255
Milyar menjadi Rp 1.522 Milyar
2) Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP
15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil
produksi nasional, serta untuk menaikkan daya asing komoditi ekspor, yang pada
masa ini menjadi lemah, karena :
1. Adanya inflasi yang besarnya rata-rata
34%, sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia, akibatnya
kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.
2. Adanya resesi dan krisis dunia pada
tahun 1979
Disamping itu KNOP 15 juga didukung
oleh kebijaksanaan devaluasi Rupiah Rp 415/$ menjadi Rp 625/$. Kebijaksanaan
lain yang mendukung pada periode ini adalah dengan diturunkannya bea masuk
untuk komoditi impor yang merupakan komoditi bahan penolong, serta dengan
menaikkan bea masuk untuk komoditi impor lainnya.
d. Periode Pelita III
Periode ini diwarnai
dengan defisit neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena
diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi
ekspor indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat
dikeluarkan dalam proses ini adalah :
·
Kebijaksanaan
Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang
Dollar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan :
a. Gairah ekspor dapat meningkat, sehingga
penerimaan negara menjadi lebih banyak.
b. Komoditi impor menjadi lebih mahal,
karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. Dengan demikian
diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang untuk meningkatkan
produktivitas. Akibatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajakpun dapat
ditingkatkan.
e. Periode Pelita IV
Beberapa kebijaksanaan
pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah :
1. Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985,
kebijaksanaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor
non-migas. Sedangkan di pihak lain masih banyak ditemui hambatan, seperti
sarana pelabuhan yang masih “semrawut” dan munculnya ekonomi biaya tinggi.
Tindakan yang diambil untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi adalah :
a. Memberantas pungutan liar
b. Mempermudah prosedur kepabeanan
c. Menghapus dan memberantas biaya-biaya
siluman
f. Periode Pelita V
Kebijaksanaan
pemerintah selama pelita V lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan
upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.
Dari sekian banyak
kebijaksanaan ekonomi yang pernah, sedang dan akan dijalankan oleh Pemerintah
dengan dukungan semua pelaku ekonomi di Indonesia, apapun istilahnya dapat
dikelompokkan ke dalam Kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksanaan Fiskal.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan
ini berasal dari Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui
instrumen-instrumen moneter yang dimiliki bank sentral. Melalui instrumen ini,
diharapkan peredaran uang dapat diatur dan inflasi dapat dikendalikan sesuai
dengan telah ditargetkan sebelumnya. Ada tiga kebijakan moneter yang dapat
ditempuh Bank Sentral dalam mengatur Inflasi :
a.
Kebijakan Diskonto
Kebijakan
Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan
menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang
yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak
menyimpan uangnya di Bank daripada menjalankan investasi.
b.
Operasi pasar terbuka
Selain
kebijakan diskonto, Bank Sentral juga menjalankan operasi pasar terbuka (open
market operation), yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga,
seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Melalui penjualan surat-surat berharga,
diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat.
c.
Kebijakan persediaan kas
Kebijakan
Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan
menurunkan presentase persediaan kas dari Bank. Dengan dinaikkannya presentase
persediaan kas, maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang.
3.
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
ini berasal dari pemerintah dengan mempengaruhi perekonomian melalui perubahan
pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiscal antara lain :
a.
Pengaturan pengeluaran pemerintah
Pemerintah
harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau
pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan atau direncanakan,
akan mendorong pertambahan uang beredar atau sebaliknya.
b.
Peningkatan tarif pajak
Pajak
merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak,
maka penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah sehingga daya
beli masyarakat atas barang dan jasa akan berkurang.
4.
Kebijaksanaan
Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri
Di
dalam sektor luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah lain, yang
di dalam istilah tersebut terdapat kombinasi antara keduanya. Istilah yang
dimaksud adalah :
a.
Kebijaksanaan menekan penegeluaran
Kebijaksanaan
ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang
dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
b.
Kebijaksanaan memindah pengeluaran
Jika
dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi
diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak
berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko
memperburuk perekonomian.
Resensi :
Ø Aries Budi S., 1996, Buku Paket
Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta.
Jumat, 04 Mei 2012
Pertemuan ke – 10 Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia
Nama
: Ani Puji Lestari
Kelas
: 1EB07
Npm
: 20211909
Fak / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
1. Perdagangan Antar Negara
Beberapa alasan mengapa
suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :
1) Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat
dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari negara yang memproduksinya.
Sebagai contoh, meskipun negara Arab adalah negara yang kaya, namun tidak dapat
menghasilkan karet untuk bahan baku ban mobil, sepatu, atau sandal. Tentunya
memenuhi kebutuhan bahan baku karet tersebut harus membelinya dari
negara-negara yang menghasilkannya (negara adia misalnya).
2) Karena terbatasnya konsumen, tidak semua
hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar
diluar negeri. Untuk itulah suatu negara membutuhkan negara lain untuk
perluasan pasar bagi produknya.
3) Sebagai sarana untuk melakukan proses
alih teknologi. Dengan membeli produk asing suatu negara dapat mempelajari
bagaimana produk tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang
dapat melakukan produksi untuk barang yang sama.
4) Perdagangan antar negara sebagai salah
satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.
5) Secara ekonomis dan matematis perdagangan
antar negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari
dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki
keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.
2. Hambatan Perdagangan Antar Negara
Meskipun setiap negara
menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan negara lain harus terlaksana
dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan, namun seringkali negara-negara
tersebut membuat suatu kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri yang
justru menimbulkan hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.
Namun demikian, dengan
mulai dicetuskannya era perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan yang selama
ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin
dihapuskan.
3. Neraca Pembayaran Luar Negeri indonesia
Seperti halnya bentuk
neraca keuangan lazimnya, maka neraca pembayaran luar negeri Indonesia juga
merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi
ekonomi yang akibatnya oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor
luar negeri. Dengan demikian dalam neraca ini juga terdapat pos yang merupakan
arus dana masuk (umumnya ditandai dengan +) dan ada pos yang merupakan arus
dana keluar (ditandai dengan -).
Namun demikian, secara
singkat pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam berikut :
a. Neraca perdagangan, yang merupakan
kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan Impor
barang, baik migas maupun non-migas.
b. Neraca jasa, merupakan kelompok
transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.
c. Neraca berjalan, merupakan hasil
penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos
arus kas masuknya (ekspor) maka nilai neraca berjalan ini akan surplus, begitu
pulas sebaliknya.
d. Neraca lalu-lintas modal, merupakan
kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih
(selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal
bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan
pembayaran BUMN.
e. Selisih yang belum diperhitungkan.
f. Neraca lalu lintas moneter, yang
merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.
4. Peran Kurs Valuta Asing
Kurs valuta asing
sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (Rupiah
misalnya) yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata
uang asing (Dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan
contoh Rupiah dan Dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang
menggambarkan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit
Dollar dalam kurun waktu tertentu.
Sulit untuk mendapatkan
informasi kapan pertama kali dan dengan nilai berapa Dollar dihargai dengan
mata uang Rupiah. Lepas dari semua itu, perubahan kurs suatu mata uang terhadap
mata uang lainnya secara prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan
kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang akan
dipertukarkan, yang sebenarnya identik dengan kekuatan permintaan dan penawaran
akan komoditi yang diperdagangkan.
Resensi :
Ø Aries Budi S., 1996, Buku Paket
Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta.
Langganan:
Postingan (Atom)