Pertemuan ke – 11 & 12 Kebijaksanaan Pemerintah

Nama              : Ani Puji Lestari

Kelas               : 1EB07

Npm                : 20211909

Fak / Jurusan   : Ekonomi / Akuntansi

1.      Kebijaksanaan Selama :

a.       Periode 1966 – 1969

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi. Kebijaksanaan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/- 650% menjadi hanya +/- 10 saja, suatu ekonomi yang tidak kecil.

b.      Periode Pelita I

Kebijaksanaan pada periode Pelita pertama ini dimulai dengan :

1)      Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor.

2)      Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dollar dengan sasaran pokoknya adalah :

1.      Kestabilan harga bahan pokok

2.      Peningkatan nilai ekspor

3.      Kelancaran impor

4.      Penyebaran barang di dalam negeri

c.       Periode Pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan menganai :

Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

1)      Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya asing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini diantaranya adalah :

1.      Naiknya cadangan devisa dari $ 1.8 Milyar menjadi $ 2,58 Milyar

2.      Naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 Milyar menjadi Rp 1.522 Milyar

2)      Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya asing komoditi ekspor, yang pada masa ini menjadi lemah, karena :

1.      Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%, sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia, akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.

2.      Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979

Disamping itu KNOP 15 juga didukung oleh kebijaksanaan devaluasi Rupiah Rp 415/$ menjadi Rp 625/$. Kebijaksanaan lain yang mendukung pada periode ini adalah dengan diturunkannya bea masuk untuk komoditi impor yang merupakan komoditi bahan penolong, serta dengan menaikkan bea masuk untuk komoditi impor lainnya.

d.      Periode Pelita III

Periode ini diwarnai dengan defisit neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam proses ini adalah :

·         Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan :

a.       Gairah ekspor dapat meningkat, sehingga penerimaan negara menjadi lebih banyak.

b.      Komoditi impor menjadi lebih mahal, karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. Dengan demikian diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas. Akibatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajakpun dapat ditingkatkan.

e.       Periode Pelita IV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah :

1.      Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Sedangkan di pihak lain masih banyak ditemui hambatan, seperti sarana pelabuhan yang masih “semrawut” dan munculnya ekonomi biaya tinggi. Tindakan yang diambil untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi adalah :

a.       Memberantas pungutan liar

b.      Mempermudah prosedur kepabeanan

c.       Menghapus dan memberantas biaya-biaya siluman

f.       Periode Pelita V

Kebijaksanaan pemerintah selama pelita V lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.

Dari sekian banyak kebijaksanaan ekonomi yang pernah, sedang dan akan dijalankan oleh Pemerintah dengan dukungan semua pelaku ekonomi di Indonesia, apapun istilahnya dapat dikelompokkan ke dalam Kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksanaan Fiskal.

2.      Kebijakan Moneter

Kebijakan ini berasal dari Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki bank sentral. Melalui instrumen ini, diharapkan peredaran uang dapat diatur dan inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan telah ditargetkan sebelumnya. Ada tiga kebijakan moneter yang dapat ditempuh Bank Sentral dalam mengatur Inflasi :

a.       Kebijakan Diskonto

Kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di Bank daripada menjalankan investasi.

b.      Operasi pasar terbuka

Selain kebijakan diskonto, Bank Sentral juga menjalankan operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga, seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Melalui penjualan surat-surat berharga, diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat.

c.       Kebijakan persediaan kas

Kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan presentase persediaan kas dari Bank. Dengan dinaikkannya presentase persediaan kas, maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang.

3.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiscal antara lain :

a.       Pengaturan pengeluaran pemerintah

Pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan atau direncanakan, akan mendorong pertambahan uang beredar atau sebaliknya.

b.      Peningkatan tarif pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa akan berkurang.

4.      Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Di dalam sektor luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah lain, yang di dalam istilah tersebut terdapat kombinasi antara keduanya. Istilah yang dimaksud adalah :

a.       Kebijaksanaan menekan penegeluaran

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.

b.      Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Jika dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian.

       Resensi :

Ø  Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta.